| Inilah Pernyataan Sikap Serikat Pekerja Pertamina Soal "Blok Mahakam" |
| Oleh Wagino |
| Kamis, 14 Pebruari 2013 08:16 |
|
Pernyataan sikap tersebut dibacakan langsung oleh Ketua Umum SPP PWK Ari Gumilar saat menggelar jumpa pers di Cilacap, Rabu (13/2/2013) malam. Adapun pernyataan sikap tersebut yakni : 1. Meminta Pemerintah agar segera memutuskan kontrak Blok Mahakam dengan Total P&E dan Inpex Corporation melalui penerbitan PP atau Kepmen secara terbuka. 2. Menunjuk dan mendukung penuh Pertamina sebagai Badan Usaha Milik Negara untuk mengelola dan menjadi operator Blok Mahakam sejak April 2017. 3. Membebaskan keputusan kontrak Blok Mahakam dari perburuan rente dan upaya meraih dukungan politik dan logistic, guna memenangkan Pemilu/Pilpres 2014. 4. Mengikis habis pejabat-pejabat pemerintah yang telah menjadi kaki-tangan asing dengan berbagai cara, antara lain dengan sengaja atau tidak sengaja, atau secara langsung atau tidak langsung memanipulasi informasi, melakukan kebohongan publik, melecehkan kemampuan SDM bangsa sendiri dan BUMN khususnya Pertamina dan menerendahkan martabat bangsa. 5. Mendorong dan mendukung KPK untuk terlibat aktif mengawasi proses penyelesaian status kontrak Blok Mahakam secara menyeluruh, serta juga kontrak-kontrak sumber daya alam lainnya. 6. Jika hal tersebut tidak segera dilaksanakan, maka Pekerja Pertamina Refinery Unit (RU) IV Cilacap, akan melakukan mogok kerja sesuai Instruksi FSPPB. Ari mengatakan, ancaman mogok nasional ini muncul setelah adanya kecenderungan pemerintah yang belum memutuskan pengelolaan Blok Mahakam kepada Pertamina selaku badan usaha milik negara (BUMN) yang mengelola minyak dan gas bumi. “Untuk itu, kami siap ikut dalam aksi mogok nasional jika pemerintah tetap memperpanjang kontrak Blok Mahakam dengan Total P&E dan Inpex Corporation. Mengenai kapan mogok nasional ini digelar, kami menunggu komando dari Presiden FSPPB," tandasnya. Share on 
  |
CILACAP, (CIMED) – Serikat Pekerja Pertamina Patra Wijayakusuma (SPP PWK) mengeluakan pernyataan sikap menyusul sikap Pemerintah yang belum memutuskan pengelolaan Blok Mahakam kepada anak bangsa, melalui Pertamina. Saat ini, Pemerintah cenderung kembali menyerahkan pengelolaan Blok Mahakam tersebut kepada pihak asing.
Comments
tapi di benci masyarakat dengan tingkah polah karyawannya...
gak usah jd pahlawan,
urus dulu tenaga outsourching di pertamina yg becusss....
baru mikirin rakyat,
baru urus blok mahakam...coz itu udah ada yg ngurusin,,
lebih penting os.
coz mereka yg bantu anda kerja.
Blok Mahakam dikelola oleh pertamina pun, gak ada untungnya secara pribadi oleh pekerja Pertamina, mereka tetap tidak naik gaji dsb...
Saya prihatin dengan pemikiran mas Ipul, terlalu pendek, culas, dan tanpa dasar, bahkan sudah m[censored]k sebagai PEMBOHONGAN PUBLIK, anda bisa menjadi public enemy...
kenapa SPPWK tidak memperjuangkan outsorcing?? karena mereka beda bung!! yang memperjuangkan Outsorcing itu FSBMC...mohonlah berpikir yang bijak..
Nek aku setuju karo pendapate kang ipul, ra setuju karo sampean. rakyat sing endi, la wong lagi jamane pertamina nyekel sedurunge BP migas kan sing pertama mencetuskan sharing kontrak kan pertamina.....la barang pada korupsi pertamina diganti BP migas, trus pertamina ora trima, ngosok2 wong IRESS nuntuk mng MK, BP migas dibubarna....lah tapi siki SKK migas,...karena pemerintah wis ora percaya karo pertamina......
kira2 kaya kue kang ehaimin....nek sampeyan takon karo wong ESDM pesti kaya kue ya.......ya mbok....
Lagian wong pertamina mayoritas pegawai tetape kan dudu wong aseli cilacap....wong cilacape pada dadi kuli....ora kaya semen holcim akeh wong cilacape......
nasib2 wong ngapak....
peace,
dulur2 ngapak....ayo gagi demo kanggo putra daerah.........ayo kang ipul...gage ngumpul2 majukna wong cilacap kopi darat ya....