Nov
18
2018
Today
Cuaca Cilacap 07-06-2018

Berawan
Suhu : 24-320C
Angin : 5-25 km/jam
Cuaca Maritim

Login

Nama Pengguna Kata sandi
Lupa kata sandi anda? Lupa nama pengguna anda?
Minta Kenaikan Upah, GTT Dan PTT Ngadu Ke Ganjar
Oleh Wagino   
Rabu, 06 Juni 2018 22:44

CILACAP, (CIMED)  - Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) di Desa Tambaksari, Kedungreja, Kabupaten Cilacap menuntut kenaikan upah setempat, pembuatan payung hukum, pengakuan SK bupati, penghapusan sistem linear dan jaminan kesehatan.


Hal itu disampaikan anggota Forum Komunikasi Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) di Desa Tambaksari, Kedungreja, Kabupaten Cilacap saat berdialog dengan Gubernur Jawa Tengah nonaktif, Rabu (6/6/2018).

"Masak upah saya dengan orang momong (pengasuh) anak kalah? Saya sebulan membayar orang untuk momong anak Rp 600 ribu, padahal upah saya cuma Rp 500 ribu. Ya suami tombok terus,"keluh seorang GTT, Hartati.

Tati, sapaannya, berujar tidak ada solusi selain menggunakan jasa pengasuh anak. Suami bekerja. Sedangkan dia tidak bisa mengasuh anak di sekolah, sembari mengajar.

"GTT itu teraniaya pak. Yang menganiaya soal upah. Kami hanya berharap selama 30 tahun ini ada yang melindungi, menyejahterakan," kata perempuan berjilbab itu.

Seperti biasa, Ganjar berseloroh sebelum menjawab keluhan Tati. Dia mengatakan seberapa upah yang diterima harus disyukuri.
Menurut pria asal Karanganyar itu, upah Rp 500 ribu sudah banyak dibanding Rp 100 ribu. Penjelasan tersebut disambut gelak tawa para GTT dan PTT.

Menanggapi keluhan Tati, Ganjar mengabarkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) masih membahas seberapa peluang GTT dapat menjadi pegawai negeri sipil (PNS).

"Persoalannya ada dua. Mereka (GTT) yang diatas 35 tahun pasti tidak bisa karena ketentuan UU ASN maksimal 35 tahun. Pertanyaannya, sekarang apakah Kemenpan dan Kemendikbud sudah merencanankan agar GTT dapat diangkat diatas 35 tahun? Sekarang kita tunggu itu," jelas suami Siti Atikoh itu.

Ganjar berharap pemerintah segera mengeluarkan PP yang mengatur tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) atau kontrak.

Terakhir, Calon Gubernur Jateng nomor urut 1 itu membeberkan GTT (SD dan SMP) dan PTT membutuhkan peraturan bupati, agar dapat diberi upah secara UMK saja.

"Bahwa nanti ketentuannya yang UMK itu yang linear dulu boleh, yang tidak linear dihitung dulu perjamnya berapa. Seperti yang kita terapkan di provinsi. Maka saat SMA SMK masuk provinsi, langsung kita UMK," pungkasnya.



Share on
Facebook! Twitter! Joomla Free PHP
 

Posting komentar anda